PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO, 22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik. Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih dan yang adil. 

Kalau ada yang mencoblos puluhan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. 

Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU. Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.
5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.

Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.

Bagi setiap rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang. Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.

H. Prabowo Subianto

Mahfud MD: Jokowi Tak Mengerti Masalah Laut China Selatan

Mahfud MD, menilai jawaban Joko Widodo tentang konflik di Laut China Selatan tak mewakili masalah yang ada di lapangan.

"Ditanya laut China Selatan, karena dia tidak mengerti masalah itu ada kasus apa, jawabnya enggak nyambung, malah umum sekali. Masalah kita di laut China Selatan apa, lalu dia jawab diploamsi," kata Mahfud usai acara debat capres di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mempermasalahkan soal penambahan prajurit tentara angkatan bersenjata dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen.

"Kalau kita enggak punya uang, bagaiamana cara angkat TNI sebanyak mungkin. Lalu dia (Jokowi), jawabanya mau angkat TNI. Sudah bilang enggak punya uang, masih mau angkat TNI," sindir Mahfud.

Mahfud menambahkan, Jokowi tidak memiliki konsep yang konkrit terkait masalah itu Laut China Selatan dan soal problem TNI.

"Ini kan soal data di lapangan, ternyata dia lemah, hampir enggak ada yang dia kuasai. Tapi memang yang namanya eknomi pasar, pasar kering dia ngerti. Tapi kalau sudah soal ini (pertahanan), yang selama ini selalu dianggap hebat soal praktis, ternyata tadi praktisnya tidak ada sama sekali," jelasnya.

Mahfud pun menyinggung, pernyataan Jokowi tentang Konferensi Asia-Afrika yang menurutnya sudah tidak relevan disandingkan dengan kondisi bangsa saat ini. "Masa sekarang bicara Konfrensi Asia-Afrika, itukan beda tantangannya, dulu banyak negara terjajah, bisa KAA, sekarang peran Indonesia apa?" tegasnya.

"Saya kira debat pertama sampai sekarang, Prabowo mendomiansi jalannya debat, karena modal dasranya sudah beda. Jadi Prabowo selalu unggul, karena selama ini yang Jokowi dianggap mengerti soal praktis, debat kali ini dia tidak menegrti," pungkasnya.

Prabowo Paparkan Ancaman Terbesar dari Luar Negeri

Calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto, memaparkan beberapa ancaman dari luar dan dalam negeri yang bisa dihadapi oleh Indonesia.

"Ancaman terbesar dari luar negeri saya lihat bahwa ada negara-negara lain tertentu yang akan mengklaim wilayah nasional kita, di laut maupun berbagai pulau," tutur dia, saat debat capres mengenai politik internasional dan ketahanan nasional, di Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Menurut dia, hal ini harus siap dihadapi oleh Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara terbesar. Oleh karena itu, kemiskinan yang selalu didengungkannya, terutama kekuasaan bangsa Indonesia atas kekayaan alamnya harus dikuatkan.

"Tidak dikuasainya oleh bangsa sendiri kekayaan alam kita, kita tidak punya tabungan kekayaan nasional untuk mengurangi wilayah kemiskinan negara kita," tambah dia.

Capres nomor urut satu ini juga menyinggung soal kedudukan pemerintah saat melihat ada pihak yang mengklaim pulau-pulau di Indonesia.

"Kalau ada orang yang mengklaim pulau dan menduduki bahkan bisa enggak kita menangkalnya. Itulah yang saya maksud politik luar negeri adalah cermin dalam negeri kita. Kalau rakyat makmur dan punya kemampuan baru dihormati, kalau lemah kita akan diganggu, kalau kita kuat akan dihormati," tuntasnya.

Prabowo : kunci politik luar negeri yang kuat yakni dengan mengamankan kekayaan nasional

Calon presiden (capres) nomor 1 Prabowo Subianto mempunyai kunci politik luar negeri yang kuat yakni dengan mengamankan kekayaan nasional.

"Politik luar negeri mau tidak mau kita bicara tentang tujuan kita bernegara, tentunya mencari keamanan bersama, tetapi kemudian yang lebih penting kita mencari kemakmuran bersama," tutur dia saat debat capres, di Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Menurut Prabowo, politik luar negeri mau tidak mau adalah cermin dari kondisi dalam negeri, namun tidak berarti kekuatan politik dalam negeri lemah.

"Karena itu saya terus menerus selalu bicara tentang bagaimana Indonesia mengamankan ketahanan nasional dan kekayaannya ini menjadi fundamental. Kita berada dalam geografis yang unik dan berada di dua samudera yang besar, banyak negara dalam kondisi aman saat ini tapi kita juga enggak boleh lengah terhadap kondisi yang sebenarnya," jelas dia.

Prabowo pun menegaskan, terlalu banyak kekayaan nasional yang diambil. Sehingga, ini menjadi kunci politik luar negeri yang kuat dengan mengamankan kekayaan nasional.

"Sandang, pangan, dan papan cukup, maka ketahanan akan kuat, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, kita tidak mungkin jadi negara terhormat kalau rakyat miskin. Saya harus membenahi masalah dalam negeri dan ekonomi harus kuat baru memperkuat semua sendi kekuatan nasional, intinya kita tidak ingin punya musuh," pungkasnya.

Memahami Putihkan GBK #SelamatkanIndonesia Sama Dengan Memahami Sejarah Rapat IKADA

Apa Itu Rapat IKADA??

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan. Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada sekarang ini terletak di sebelah selatan Lapangan Monas.

Makna rapat raksasa di Lapangan Ikada antara lain sebagai berikut:

• Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.
• Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat.
• Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.
• Rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan.

Putihnya GBK, #IndonesiaBnagkit dalam Operasi #SelamatkanIndonesia
Mengingatkan KITA akan Sejarah 19 September 1945 (Rapat Raksasa / IKADA)

Prabowo-Hatta mengajak kita untuk #SelamatkanIndonesia ...

8 AGENDA DAN PROGRAM NYATA VIII UNTUK #SELAMATKANINDONESIA PRABOWO-HATTA

VIII. MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG MELINDUNGI RAKYAT, BEBAS KORUPSI DAN EFEKTIF MELAYANI

1. Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45.

2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif.

3. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya.

4. Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan failitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.

5. Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan.

6. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan.

7. Memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan peralatan dalam menjaga integritas territorial NKRI, serta menjalankan tugas-tugas pertahanan, keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

8. Menempatkan 30% perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

9. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui peninjauan rencana dan penajaman kembali pemekaran daerah administrasi yang didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi sebuah Negara kepulauan yang sangat luas.

10. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Untuk diketahui dan menjadi pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

8 AGENDA DAN PROGRAM NYATA VII UNTUK #SELAMATKANINDONESIA PRABOWO-HATTA

VII. MENJAGA KELESTARIAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Memulai reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penanaman bambu, jabon, sengon, sagu, bakau dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam.

2. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi keanekaragaman hayati dan flora serta fauna sebagai bagian dari aset bangsa.

3. Melaksanakan penanaman pohon penghasil kayu oleh rakyat, secara kolektif maupun individual dengan skala maksimal 5 hektar, didukung oleh pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

4. Mendorong semua usaha kehutanan dan produk turunannya mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan/hasil hutan lestari yang diterima oleh pasar global.

5. Mensyaratkan kontribusi pembangunan hutan kota pada lokasi kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah bagi pemegang ijin sewa pakai kawasan hutan untuk tujuan di luar pertanian dalam definisi luas.

6. Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air.

7. Mendorong usaha batubara, nikel, tembaga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.

 
8. Berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global, yang diseimbangkan dengan kondisi Indonesia.

8 AGENDA DAN PROGRAM NYATA VI UNTUK #SELAMATKANINDONESIA PRABOWO-HATTA

VI. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp. 1.400 triliun atau 10,32% dari total belanja negara 2015-2019.

2. Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.

4. Memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara.

5. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata.

6. Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan telekomunikasi.

7. Memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kotamadya/kabupaten.

8. Membangun secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta.

9. Meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik.

10. Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.

 
11. Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui: (i) negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat, (ii) pengembangan apartement/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan. (iii) pembangunan 2.000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5 persen per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara. (iv) Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5persen per tahun atau bagi hasil syariah yang setara.

8 AGENDA DAN PROGRAM NYATA V UNTUK #SELAMATKANINDONESIA PRABOWO-HATTA

V. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI PROGRAM KESEHATAN, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA DAN OLAHRAGA

1. Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

2. Memberantas perdagangan manusia, membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi pelakunya, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dari tindakan kekerasan dan kejahatan termasuk kejahatan seksual, serta meningkatkan status Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menuju Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindunga Anak.

3. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota.

4. Memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

5. Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas, dan mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah.

7. Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal.

8. Melestarikan warisan seni budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa.

9. Meningkatkan prestasi olahraga nasional, termasuk Tim Nasional sepak bola Indonesia, tim bulu tangkis nasional dan cabang-cabang olah raga lainnya yang potensial.