Jangan Bunuh Kepercayaan RAKYAT terhadap KPU dan Pemilu

KPU sudah mulai bertindak liar, ada apa sebenarnya ? Ada cerita dan maksud apa di balik perintah KPU untuk melakukan pembongkaran kotak suara?

Tolong jangan rusak nilai Demokrasi ... Jangan bunuh kepercayaan Rakyat terhadap KPU dan Pemilu itu sendiri.

Mulai Ramai, kabar yang terbaru pasca gugatan tim Prabowo Subianto dan Hatta ke MK .. Terkesan menimbulkan kepanikan di beberapa pihak, salah satunya adalah KPU.

KPU memang mengeluarkan surat edaran Nomor 1446/KPU tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat Edaran itu memerintahkan untuk membuka kotak suara.

Ini hal yang aneh... Ada apa sebenarnya? 

Walaupun KPU sebagai penyelenggara pemilu pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan eksklusif untuk dapat bertindak sekehendak hati atas seluruh dokumen pemilu. Kewajiban KPU hanya menyimpan dokumen yang dimaksud, bukan kemudian memperlakukannya secara sepihak sekehendak hati. Malah menimbulkan kesan Liar.

KPU saat ini tengah menghadapi sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dan posisi KPU adalah pihak yang tergugat menyusul gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Seharusnya tindakan pembukaan kotak suara itu tidak boleh berlangsung secara sepihak tanpa persetujuan baik Bawaslu maupun peserta pilpres.

Dan bila tindakan itu di lakukan, baiknya itu harus berdasarkan perintah dari pihak MK, karena proses Pilpres belum ada keputusan Final karena masih disengketakan, maka semestinya pembukaan dokumen atau arsip pemilu yang jadi bahan sengketa tidak di lakukan tanpa persetujuan MK. Sejauh ini, MK belum membuat keputusan agar dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan hasil pilpres. Apa sebenarnya maksud tindakan KPU ? Kenapa ini di lakukan sepihak ? Apa urgensi nya ? Ini bisa jadi pertanyaan besar bagi Rakyat ? 

Jangan nodai Demokrasi Indonesia !!! 

Ada hal yang harus diketahui semua pihak, bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan salinan dokumen dan arsip pilpres adalah hak yang dimiliki oleh seluruh peserta pemilu dan penyelenggaranya. KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan lebih berhak dari Bawaslu ataupun kubu dua pasangan capres-cawapres.

Menurut pribadi saya, bahwasannya tindakan ini justru memberi kode/sinyal buruk bahwa sebenarnya KPU memiliki ketakutan yang luar biasa, KPU terkesan penuh dengan keraguan atas internal mereka sendiri, KPU tidak memiliki kesiapan dan keyakinan diri bahwa apa yang telah mereka lakukan selama penyelenggaraan pilpres kemarin telah berjalan dengan baik dan pantas, atau sebenarnya mereka juga mengetahui bahwa memang ada kecurangan dan hendak menutupinya, atau mungkin bisa saja asumsi paling jelek adalah apakah ini upaya menghilangkan barang bukti kecurangan??

Mungkin lebih bijaknya dan pantasnya KPU tidak bertindak liar dan melakukan hal terlalu jauh, jangan membuat hal ini menjadi bahan pertanyaan rakyat dan malah menimbulkan ketidakpercayaan pada kinerja KPU, Tidak ada kata lain, jangan mengeluarkan alasan pembenar ini untuk kebaikan semua dan citra baik demokrasi indonesia. KPU harus menghentikan aktivitas pembongkaran kotak suara sekarang dan jangan di lanjutkan sampai nanti di minta di persidangan MK.

Jangan bertindak Liar, Jangan melakukan Aksi-aksi Akrobat...

Bertindaklah dengan akal sehat kecuali memang ada cerita lain di balik aktuvitas itu ? 

Atau memang ini merupakan bagian dari sebuah skenario pembungkaman terhadap sebuah kebenaran?

Semoga rakyat bisa menilai apa yang sedang terjadi...

Rakyat Indonesia tidak lagi bodoh, mereka semua bisa melihat dan mendengar setiap cerita kejadian.

Jangan sampai ini terekam di memori ingatan rakyat.

Rakyat juga bisa marah ??? 

Dan mereka tak perlu di komandoi lagi untuk hal itu.

Berhati-hatilah dalam bertindak, jangan tipu rakyat lagi.

Tertanda

Komandan 
Taruna Juang Indonesia